Tidak Kembalikan Kerugian Negara, DPRD Bulukumba Minta Pemkab Blacklist PT Te’ne Jaya

oleh

BULUKUMBA,BI– Sejak jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di bulan April 2018, PT Te’ne Jaya hingga saat ini, belum juga mengembalikan kerugian negara Rp 800 juta.

Hal tersebut menunjukkan tidak taatnya PT Te’ne Jaya pada negara, salah satunya, BPK sebagai perpanjangan tangan pemerintah.

” Harusnya ini PT Te’ne Jaya di blacklist saja dari proyek di Bulukumba, karena tidak taat pada negara dengan cara membayar kerugian negara yang menjadi temuan BPK,” ujar Ketua Komisi C, DPRD Bulukumba, Patudangi Asiz, Jumat, 11 Januari 2019.

Pemerintah kata Patudangi, harus tegas dalam mengambil langkah dengan memperketat pengawasan kepada perusahaan dari luar Bulukumba.

” Pemkab harus perketat pengawasannya kepada kontraktor dari luar daerah, apakah persyaratan yang semua terpenuhi, bagaimana manajemen perusahaanya,” kata sekretaris partai Gerindra Bulukumba itu.

Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bulukumba, Muh Amry yang dikonfirmasi mengaku, Pemkab tidak bisa asal melakukan blacklist, seperti PT Ten’e Jaya contohnya.

Apalagi kata Amry, PT Ten’e Jaya tidak melanggar kontrak melainkan, adanya kekurangan volume saja.

” Seandainya dia menyalahi kontrak, mungkin saja, PT Ten’e Jaya ini kekurangan volume dari BPK, yang mereka yakini sudah sesuai RAB,” kata Amry.

Untuk kerugian negara Rp 800 juta, Amry mengaku tidak merasa cemas. Hal tersebut dikarenakan PT Ten’e Jaya masih memiliki uang Rp 4 Miliar, hasil pengerjaan Laston di tahun 2018 di Dinas Keuangan Daerah (DKD).

” Sebenarnya dari kemarin PT Ten’e Jaya ingin menyelesaikan temuanya, hanya saja keuangan belum mencairkan dana sisa pengerjaan Laston di 2018 kemarin,”jelas mantan Kabag Setkab Bulukumba itu.(awa)