Setelah Sekwan, Giliran Panwaslu Bulukumba Yang Akan Melapor

by

BULUKUMBA,BI — Ketua Pengawas Pemilu (Panwaslu), Muh Amin berencana akan mempolisikan Sekretaris DPRD Bulukumba, Muh Daud Kahal.

Rencana pelaporan tersebut merupakan buntut dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Daud Kahal yang menyebutkan ada dana DPRD yang nyasar ke Panwaslu.

Amin menantang Sekwan dengan bukti tertulis dana yang dianggap pernah nyasar itu. Menurutnya, Sekwan keliru terkait dana yang dimaksud, bahkan tidak pernah melakukan konfirmasi ke pihaknya mengenai uang itu.

Meskipun tak menyebut nominal, Amin mengaku justru Sekwan yang meminta peminjaman uang dari Panwaslu pada Januari 2017 kemarin di sebuah rumah makan.

“Tidak ada itu dek, yang benar justru Pak Daud minta pinjam ke saya untuk dua hari, saya bilang jangankan dua hari dua menitpun saya tidak bisa karena itu bukan uang pribadi saya. Waktu itu ibu Asma juga bilang jangan ki puang nanti bermasalah kemudian,” jelasnya.

Menurutnya, kunci masalah yang terjadi saat ini, berawal dari penolakan peminjaman dari sekwan ke Panwaslu. Termasuk penempatan Asmawati sebagai bendahara yang awalnya tidak pernah dipersoalkan sejak September 2017.

Daud Kahal yang dikonfirmasi mengatakan, dirinya tak masalah meskipun dilaporkan sebagai pencemaran nama baik Panwaslu.

Pernyataan uang DPRD yang sempat nyasar ke rekening Panwaslu Bulukumba, disampaikan Asmawati Usman di Bank Sulselbar dan disaksikan banyak orang saat ditanya kemana sisa setoran anggaran.

“Meskipun telah dikembalikan yang bersangkutan, namun atas pengakuannya bahwa telah terjadi kesalahan setor pada rekening Panwas yang seharusnya ke rekening Pemda,” jelasnya.

Terkait upaya peminjaman uang dari Sekwan ke Panwaslu juga dibantah Daud Kahal. Menurutnya, keliru jika dirinya hendak meminjam uang untuk kepentingan menutupi setoran dari bendaharanya. Ia hanya meminta bendara melakukan pengembalian sisa anggaran.

“Masa saya yang mau pinjam, yang ambil uang siapa. Saya kan cuma minta uang itu dikembalikan bagaimanapun caranya,” tegasnya.

Sebelumnya Sekwan Bulukumba melaporkan Panwaslu Bulukumba ke Ombudsman, terkait maladministrasi pengangkatan bendahara rangkap jabatan. (rin)