Serobot Wilayah Bulukumba, Pembangunan Gapura Pemprov Ditolak

oleh

BULUKUMBA,BI —  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba menolak pembangunan Gapura perbatasan Bulukumba-Sinjai, yang dibangun Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut dikarenakan pembangunan perbatasan dua wilayah daerah itu jauh mengambil wilayah kabupaten berjuluk Bumi Panrita Lopi.

Kepala Bagian Pemerintahan, Pemkab Bulukumba, Tayeb Maningkasi mengatakan jika Pemprov Sulsel telah berencana melakukan pembangunan Gapura pada Tahun Anggaran (T.A) 2018, hanya saja ditolak karena pembangunan tersebut mengambil luas wilayah Bulukumba sepanjang 100 meter.

” Bukan pada wilayah yang ditetapkan atau pada titik Pabu 30,namun jauh masuk kedaerah kita. Jangankan 100 meter, satu meter saja lewatnya pasti kita tolak,” ujar Mantan Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) itu.

Alumni IPDN ini mengaku, mengetahui rencana pembangunan Gapura dari kepala Desa Balampesoang yang telah menerima informasi terkait pembangunan Gapura yang akan segera dilaksanakan. Tayeb mengaku, tidak menolak proyek Pemprov Sulsel asalkan tidak merugikan siapapun.

” Tidak kita tolak kalau sudah sesuai. Namun ini merugikan kami sebagai daerah yang diambil wilayahnya,” jelas Tayeb.

Ketua DPRD Bulukumba,H. A. Hamzah Pangki yang dikonfirmasi meminta agar pembangunan Gapura perbatasan Bulukumba-Sinjai tetap pada tempat semula. Pemprov Sulsel tidak boleh memindahkan karena ini berbicara wilayah kabupaten.

Pemerintah Daerah bersama DPRD menurut Hamzah, segera akan bersurat jika Pemprov tetap bertahan dan ingin melakukan pembangunan diwilayah Bulukumba, sebab Pihaknya tidak ingin berkonflik dengan kabupaten tetangga.

“Jangan lagi buat masalah. Kembalikan ketempat awalnya. Ini tahun politik,” tandasnya.(rin)