Penambahan Honor Satpol-PP Rp 1,8 Miliar Ditolak TAPD, Fahidin HDK: Sangat Disayangkan

oleh
ADU KUAT. Satpolpp dan Damkar Bulukumba adu kuat dengan sapi, saat menjaring ternak di jalan cendana, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Bulukumba, Selasa subuh,12 Juni 2018.

BULUKUMBA,BI — Rencana Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol-PP dan Damkar) Bulukumba, A Baso Bintang untuk menambah honor bagi anggotanya di tahun 2019 pupus sudah.

Usulan sebesar Rp 1,8 Miliar untuk menambah honor para anggota Satpol-PP sebanyak 551 personil, dirasionalisasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bulukumba.

Hal tersebut disayangkan anggota DPRD Bulukumba dan membuat sidang pembahasan Badan Anggaran, Kamis, 13 Desember 2018 menjadi alot. DPRD ngotot untuk penambahan honor anggota Satpol-PP, namun telah dipotong sejak awal oleh TAPD.

Anggota DPRD Bulukumba, Fahidin HDK meminta penambahan anggaran Satpol-PP, mengingat mereka memiliki beban kerja yang sangat besar.

Ketua Partai PKB Bulukumba itu menilai TAPD tidak becus melakukan perumusan anggaran, yang seharusnya memperhatikan beban kerja dan kebutuhan di setiap SKPD.

” Sangat disayangkan, kita sama-sama tahu kalau Satpol-PP ini punya tugas yang berat karena harus menegakan Perda dan berhadapan dengan masyarakat. Jadi sebaiknya memang harus diadakan pertambahan,”singkatnya.‎

Kasatpol-PP Bulukumba, Andi Baso Bintang mengaku jika anggaran yang diajukan pihaknya, merupakan hasil dari rumusan kebutuhan program, yang akan dijalankan satuan penegak Peraturan Daerah (Perda) di Bulukumba.

Meski anggaranya dirasionalisasi, Baso mengaku tidak mempermasalahkannya, dirinya akan tetap menjalankan pekerjaannya sesuai tupoksinya.

Di tahun anggaran 2019 ini, Satuan Satpol-PP dan Damkar Bulukumba hanya kebagian anggaran Rp 8,3 Miliar.
Anggaran tersebut dinilai sangat sedikit, dibandingkan anggaran yang didapatkan Satpol-PP di tahun 2018, sebesar Rp 13 Miliar.(awa)