Pelayanan BPJS Bobrok,Fahidin HDK: Angkat Kaki Saja Dari Bulukumba

oleh

BULUKUMBA,BI— Ketua Komisi B, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba, Fahidin HDK, meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan cabang Bulukumba, angkat kaki dari kabupaten berjuluk di Butta Panrita Lopi.

Hal tersebut dikarenakan, hingga saat ini kata Fahidin, BPJS belum juga memperbaiki pelayanan kemasyarakat, khususnya penyelesaian klaim yang menjadi beban BPJS di Rumah Sakit dan dokter praktek.

Hal tersebut diungkapkan ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bulukumba itu, saat melakukan reses di kantor BPJS Bulukumba, di jalan Kenari, Selasa, 4 Desember 2018,bersama anggota DPRD Bulukumba lainya yang dipimpin, Andi Hamzah Pangki.

“Kami sudah banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait pelayanan yang mereka dapatkan. Itu juga seiring dengan keterlambatan penyelesaian klaim yang jadi beban BPJS,” kata Fahidin.

Fahidin menilai, jika carut marut pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Andi Sulthan Daeng Raja, tidak lepas dari pengaruh dari pihak BPJS Bulukumba yang kerap kali telat menyelesaikan klaim. Sehingga kelancaran pelayanan tersendat dengan keterbatasan anggaran.

“Kalau BPJS tidak mampu menyelesaikan klaim RSUD, sebaiknya BPJS angkat kaki saja dari Bulukumba dan kita beralih saja ke Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Karena selama ini kita juga selalu mengalokasikan anggaran Rp 2 Miliar, untuk pelayanan kesehatan,” tegas Fahidin.

Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Bulukumba, Supratman yang diminta tanggapanya terkait hal tersebut mengaku akan berkoordinasi dengan BPJS pusat terkait permintaan DPRD Bulukumba.

“‎Ini akan kami teruskan ke kantor pusat karena ini menyangkut pelayanan dan peningkatan realisasi UUD no 40 tahun 2014 tentang sistem pelayanan kesehatan nasional agar lebih baik lagi,” ucapnya.

‎Untuk membayaran klaim RSUD Bulukumba, Supratman mengaku masih menunggu kucuran anggaran dari Kementrian Kesehatan (Kemenkes) untuk menyelesaikan pembayaran klaim dan denda yang kerap didapatkan BPJS kesehatan akibat keterlambatan pembayaran klaim.

“‎Keterlambatan pembayaran klaim itu karena belum ada kucuran dari pusat. Ini juga dipengaruhi adanya defisit anggaran sehingga terjadi keterlambatan. Jadi nanti kita bayarkan bersamaan dengan denda keterlambatan kami menyelesaikan klaim,” pungkasnya.(awa)