Parliamentary Thresol Akan Berlaku Di Bulukumba, Komisioner KPU : Jika UU Pemilihan Umum Direvisi

oleh

BULUKUMBA,BI — Komisioner KPU Bulukumba, Wawan Kurniawan, mengaku parliamentary threshold akan sulit diterapkan didaerah, pasalnya KPU yang berpatokan pada Undang-undang No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum belum mengatur hal tersebut.

Dalam aturan undang-undang, penerapan parliamentary threshold disebutkan, hanya berlaku untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pusat saja, bukanlah untuk daerah.

Hal itu disampaikan Wawan, saat ditemui Berita-indo.com di kantor KPU Bulukumba, Jl Jend Sudirman, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Bulukumba, Sulsel, Selasa, 10 Juli 2018.

Namun itu bisa saja berubah, kata Wawan, jika ada yudisial review atau pengujian undang-undang yang dilakukan di lembaga peradilan.

“Bisa saja diterapkan didaerah kalau ada yudisial review. Itupun kalau diamini MK (Mahkamah Konstitusi),” jelasnya.

Jadi intinya, tambah Wawan, KPU hanya berpatokan pada undang-undang, dan hingga saat ini, wacana penerapan ambang batas hingga ke daerah itu belum ada.

“Kecuali kalau sudah ada di undang-undang, mau tidak mau kita harus ikuti aturan mainnya,” tambahnya.(rin)