PAD Rendah,DPRD Revisi Perda Walet

by

BULUKUMBA,BI — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba berencana akan merevisi Perturan Daerah (Perda) Nomor 8, Tahun 2012, Tentang Pajak Sarang Burung Walet. Hal tersebut dikarenakan pendapatan tidak berbanding lurus dengan pemasukan ke daerah.

Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi C, Hj. Ilmiaty Asip saat melakukan Reses di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Bulukumba, Senin, 9 April 2018.

Legislator Partai Hanura ini mengaku, selama ini Pemkab belum mendapatkan retribusi dari hasil usaha walet, yang seharusnya bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat tumbuh suburnya sarang walet di kabupaten berjuluk bumi panrita lopi itu.

” Banyak usaha walet di Bulukumba, namun tidak ada kontribusinya pada PAD kita, makanya Perda kita harus revisi, berapa pajak yang harus diterima daerah, ” jelas Calon DPRD Provinsi Sulawesi-Selatan itu.

Secepatnya, Hj. Hilmiaty Asip mengaku akan segera melakukan kunjungan kepemerintah pusat, untuk mempertanyakan regulasi yang mengatur khusus usaha walet, selain karena menganggu, dampak polusi yang ditimbulkan juga ditakutkan berdampak pada manusia.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Kr. Suginna mengatakan hingga saat ini daerah belum pernah memgeluarkan izin usaha walet. Hal tersebut dikarenakan belum adanya regulasi yang mengaturnya.

” Selama ini pengusaha walet hanya mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) saja. Sehingga pengoptimalan penarikan retribusi izin walet belum ada, ” jelas Kr. Suginna.(rin)