Janji Palsu Politik Penyebab Kurangnya Partisipasi Publik

by

BULUKUMBA,BI — Salah satu tantangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi publik di sebabkan karena banyaknya janji palsu oleh peserta politik. Hal tersebut membuat masyarakat trauma, dan tidak ingin lagi memilih pemimpin.

Hal tersebut diungkapkan Komisioner Sosialisasi dan Partipasi Masyarakat KPU Bulukumba, Hasanuddin Salassa, disela-sela bimtek pemuktahiran daftar pemilih pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulsel 2018, di Resto Wow Bakery,Jl. Lanto Dg Pasewang Bulukumba, Selasa 9 Januari yang dihadiri 50 Petugas Pemuktahiran Data Pemilu (PPDP).

KPU menurut Hasanuddin, sebagai penyelenggara memiliki kewajiban untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam upaya menciptakan iklim demokrasi yang lebih baik. Hanya saja dalam perjalanannya, banyak penghalang, salah satunya para peserta atau kandidat pemilu sendiri yang merusaknya.

Salah satunya menurut Hasanuddin, janji politik para calon yang tidak bisa direalisasikan dalam kepemimpinannya. Janji yang dikemas dalam program unggulan tersebut seharusnya terukur dan dapat direalisasikan, bukan sekadar janji sebagai media penambah suara semata. 

“Para politikus kita pada umumnya hanya mengejar praktisnya. Di belakang persoalan, apakah janjinya terealisasi atau tidak. Ini yang bikin trauma masyarakat dan tidak maulagi memilih,” ujar Hasanuddin

Hal tersebut menurut Hasanuddin terbukti di salah satu desa di Kecamatan Herlang. Dari hasil observasi yang dialakukan di lapangan. Selain janji politik, membudayanya money politik juga menjadi penyebab kurangnya partisipasi publik pemilu. 

“Jadi kalau tidak adami kasi uang, tidak memilihmi juga karena peserta sendiri yang membudayakan hal ini. Juga karena Tempat Pemungutan Suara (TPS),” jelasnya.

Dalam upaya meningkatkan partisipasi publik, KPU akan menugaskan PPDP melakukan pendataan dan pemuktahiran pemilih, termasuk program pencocokan dan penelitian (coklit) nasional yang akan dilaksanakan 20 Januari oleh komisoner KPU di dampingi PPDP.

“Coklit dilakukan langsung dengan cara mendatangi rumah ke rumah nama-nama warga yang tercantum di TPS. Jika ada data yang tidak lagi sesuai atau justru ada yang belum terdaftar bisa dilakukan perbaikan,” tambah Komisioner KPU Bulukumba Bidang Perencanaan dan data, Awaluddin saat membawakan materi.

KPU Bulukumba, lanjut dia, juga akan menyiapkan 761 TPS yang sebelumnya hanya 651 TPS pada pilkada lalu. Hal ini dalam mendekatkan pemungutan suara kepada masyarakat.

“Kita berupaya mengoptimalkan partisipasi pemilih di Pilkada 2018 ini. Keberhasilan pilkada adalah keberhasilan seluruh masyarakat Bulukumba khususnya,” ucap Awal. (rin)