Tomy Disebut Provokasi Desa Benci DPRD

oleh

BULUKUMBA,BI — Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto disebut provokasi kepala Desa untuk benci anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal tersebut dikarenakan surat yang dilayangkan Tomy pertanggal 29 Desember kepada kepala desa terkait penganggaran Mekanisme Pemuktahiran Mandiri (MKM) masyarakat miskin mempersalahkan DPRD yang dianggap menolak anggaran.

Ketua Komisi D, DPRD Bulukumba, Muh Bakti saat menerima Aspirasi puluhan kepala desa, Senin,8 Januari kemarin mengaku menyangkan sikap daerah yang dianggap memperkeruh keadaan, ingin merusak citra DPRD kepada masyarakat serta mengadu domba dengan kepala desa.

Hal tersebut dikarenakan surat yang dilayangkan kepada Kepala desa, dianggap provokator. Padahal penganggaran tidak dibatalkan melainkan dirasionalisasi ke penanggulangan masyarakat miskin.

” Kita rasionalisasi anggaranya karena program MPM yang diusulkan tidak memiliki data.  tidak mungkin tidak kita anggarkan kalau untuk kepentingan rakyat,” jelas Muh. Bakti

Senada diungkapkan Ketua Komisi B, DPRD, Lukman yang mengaku jika usulan Pemkab melalui Dinas Sosial tidak berdasar. Yang seharusnya paling tidak program MPM ini didasari Peraturan Bupati.

” Kita tidak mungkin menganggarakan hal yang tidak jelas asas manfaatnya, kita menganggarkan berbasis data. Padahal rapat komisi kami telah beberapa kali minta, namun tidak diserahkan hingga penetapan,” ujarnya.

Lukman menjelaskan jika MPM diselipkan dalam program yang bernama pemberdayaan fakir miskin,komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainya, pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin Rp 1.5 Miliar. MPM dianggarkan Rp 393 juta, untuk honor pencacah lapangan Rp 230 juta untuk 136 orang atau 1 orang perdesa, Rp 96 juta untuk 10 orang pemantau data, yang masing satu perwakilan kecamatan dan Rp 67 juta untuk 5 orang entri data.

” Nah yang ini tidak ada komengklaturnya, makanya kita lebur untuk beberapa program pemberdayaan masyarakat miskin seperti pengadaan mesin jahit dan sebagainya,” jelas Lukman.

Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Bulukumba, Rais Abdul Salam mengatakan jika DPRD seharusnya menganggarkan MPM, karena saat ini data warga miskin tidak akurat lagi. Untuknya itu pemuktahiran wajib dilakukan agar penanggulangan warga miskin bisa lebih tepat sasaran.

” Ada surat dari pak Wakil Bupati, Tomy Satria Yulianto, katanya program MPM tidak dilaksanakan 2018 ini karena tidak di setujui oleh DPRD,makanya kami ingin kejelasan,” jelas pria yang akrab disapa Aplus itu.

Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto yang dikonfirmasi mengatakan tidak pernah bermaksud memprovokasi. Dia mengaku mengajukan surat ke desa, karena hasil desakan desa sendiri yang terus meminta kapan kepastian pemuktahiran data dilakukan.

” Sudah tentu saya jawab, karena penganggaranya ditolak oleh DPRD. Saya fikir tidak ada maksud provokasi didalamnya,” jelas Tomy yang juga koordinator penanggulangan kemiskinan itu.(rin)