Diskominfo Minta Anggaran Rp 5 Miliar, Ketua Komisi C: Perbaiki Dulu Radio dan KIPP

oleh

BULUKUMBA,BI — Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bulukumba di pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (ABPD) 2019 meminta Rp 5,6 Miliar. Anggaran tersebut meroket naik, dibanding 2018 kemarin yang hanya Rp 2,8 Miliar.

Besarnya anggaran yang diminta Diskominfo, dinilai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba pemborosan, mengingat pencapaian Diskominfo tidak turut beranjak naik.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi C, DPRD Bulukumba, H. Patudangi Asiz saat pembahasan komisi bersama Diskominfo di ruang komisi C, Sekretariat DPRD Bulukumba, Minggu, 2 Desember 2018.

Sekretaris Partai Gerindra Bulukumba ini mengaku, masih banyak kerja-kerja Diskominfo yang belum tuntas, salah satunya pembentukan Komisi Informasi Publikasi Publik (KIPP) serta Radio Swara Panrita Lopi (SPL) yang hingga saat ini tidak beroperasi.

” Loncatan anggaranya sangat besar, itu KIPP dan Radio perbaiki, kenapa tidak beroperasi padahal ini penting untuk publikasi kegiatan pemerintahan,” kata H. Patudangi.

Menanggapi hal tersebut, Kadis Kominfo Bulukumba, Rudy Ramlan meminta DPRD jangan hanya melihat sampul, namun isinya.

Besarnya loncatan anggaran di Diskominfo, kata Rudy dikarenakan besarnya pula cita-citanya, untuk menjadikan Bulukumba sebagai Smart City.

” Kami berencana ingin menjadi Bulukumba sebagai Smart City, jadi saya rasa DPRD tidak ingin melihat Bulukumba tertinggal dengan daerah lain,” kata Rudy.

Karena kata Rudy, pembangunan tidak hanya berbicara infrastruktur pembangunan, seperti jalan dan jembatan saja, namun informatika sangat perlu, mengingat perkembangan zaman saat ini yang mengharuskan akses informasi sangat cepat, termasuk pengaduan masyarakat.

Radio SPL saat ini, kata Rudy secepatnya akan kembali beroperasi, sisa menunggu hasil konfirmasi Kementerian Komifo, pasca Pemkab Bulukumba telah mengajukan perizinan melalui aplikasi OSS secara online.

” Radio SPL telah 4 bulan ini berproses. Kami sudah membentuk dewan pengawas dan direksi radio, sisa menunggu konfirmasi saja, karena kami telah mendaftar secara online. Terkait KIPP sudah lama ditanyakan di bagian hukum, 2019 akan dianggarkan untuk seleksinya,” jelas Rudy.(awa)