Defisit Anggaran, Fahidin HDK: Banyak Program Tidak Pro Rakyat

oleh

BULUKUMBA,BI — Salah satu penyebab kabupaten Bulukumba mengalami defisit anggaran dikarenakan, banyaknyan belanja yang tidak berbanding lurus dengan pendapatan. Banyak program mubazir yang tidak pro rakyat.

Hal tersebut diungkapkan anggota DPRD Bulukumba, Fahidin HDK, saat bincang bersama, yang digelar group WhatsApp, Bulukumba Accarita, Senin, 4 Juni, di warkop Mattoanging Bulukumba.

Menurut Fahidin, ada perencanaan yang tidak matang, seharusnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba menunda pengerjaan yang tidak masuk dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS).

Ketua DPC PKB Bulukumba ini, meminta pemerintah memproritaskan program yang betul-betul pro rakyat, yang dari awal direncanakan dan tertuang dalam RKPD.

” Harusnya ini di Paralelkan, Betulkah kita sudah melakuan kegiatan untuk rakyat ?. Apakah itu sudah efisinsi, efektif ? Jangan- jangan yang kita bayarkan honor semua, perjalan dinas, makan minum, namun sedikit untuk kepentingan rakyat,”!ujar alumni Pondok Pesantren DDI Mangkoso, Barru itu.

Makanya, Fahidin berharap Dinas keuangan dan Bappeda bisa men- support DPRD terkait fungsi pengawasannya, sehingga SKPD tidak sembarang mendorong program yang telah ditetapkan bersama dalam RKPD.

” Seperti rehab kantor sekretariat DPRD contohnya dipending saja, saya tidak mau menyebut program orang lain, namun yang pasti kita tidak mau masyarakat sengsara gegara program yang tidak pro rakyat dan menjadi proritas pembangunan,” ujar Fahidin.

Menurut Fahidin, DPRD memiliki pokok fikiran dan aspirasi masyarakat, makanya hal tersebut harus dilakukan bulan Mei, agar bisa masuk dalam program kerja daerah, agar ada informasi apa yang boleh dan tidak.

Untuk mencegah defisit ditahun akan akan datang, legislator 3 periode ini berharap pemkab optimalkan PAD (Pendapatan Asli Daerah), salah satunya pajak hotel di Bira, yang semalamnya ada yang menyewakan 1 kamarnya Rp 9 juta, namun tidak berbanding lurus dengan pajaknya ke daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (BPD) Bulukumba,A. Mappiwali mengatakan jika terjadinya defisit anggaran Rp 38 Miliar dikarenakan target PAD yang tidak pernah mencapai 100 persen. Selain itu adanya utang yang harus dibayarkan Bulukumba sebesar Rp 29 Miliar pada APBD pokok 2018 dan tidak lagi dibayarkan pusat, karena kesalahan pemda, pembangunan tidak sesuai dengan progres, serta banyaknya program yang tidak tertuang dalam RKPD.

Untuknya itu kedepanya untuk mengefisienkan anggaran,
mulai pemakain kertas, makan minum, perjalanan dinas, dan listrik harus di kurangi, termasuk rehab dan pengadaan Randis Sekretariat DPRD.

” Kita harus penjadwalan ulang dari program kegiatan yang telah dibicarakan bersama DPRD, karena ada memang program yang tidak masuk dalam RKPD, ini untuk mengurangi difisit,” jelas Mappiwali.

Sekadar diketehui, diskusi publik yang yang bertemakan “Wajah Bulukumba Kini, 2 tahun defisit Anggaran” merupakan keresahan masyarakat yang tergabung  dalam group WhatsApp ” Bulukumba Accarita” yang kini telah berusia satu tahun.(awa)