Bawaslu Ingatkan Penguasa di Bulukumba Tidak Kampanyekan Keluarga

oleh
MENJELASKAN. Komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Saiful Jihad saat menyampaikan materi di kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif, di Hotel Agri, Jalan R. Suprapto, Kelurahan tanah Kongkong,Kecamatan Ujung Bulu, Bulukumba,Rabu, 10 Oktober 2018.

BULUKUMBA,BI — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), meminta Organisasi  masyarakat (Ormas) dan awak media untuk melakukan pengawasan, pada pesta demokrasi yang akan dilaksanakan di tahun 2019 mendatang.

Terciptakan pilkada yang jujur dan berdaulat harus terjadi, tanpa ada money politik, kampanye kotor dan intervensi dari penguasa.

Hal tersebut diucapkap Komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Saiful Jihad saat menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif, di Hotel Agri, Jalan R. Suprapto, Kelurahan tanah Kongkong,Kecamatan Ujung Bulu, Bulukumba,Rabu, 10 Oktober 2018.

Termasuk kepada para penguasa, kata Saiful Jihad, agar tidak menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye.

“Termasuk bupati tidak boleh mengunakan kekuasaanya untuk memenangkan keluarganya, DPRD juga begitu, boleh reses tapi jangan berkampanye,” pinta Saiful Jihad.

Terlepas dari semua itu, kata dosen di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar itu, Bawaslu juga harus mengawal penyelenggaraan pemilu 2019 dari hal-hal terkecil, seperti dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) misalnya.

Pasalnya, terkadang dalam prosesnya, banyak masyarakat yang seharusnya tidak dimasukkan lagi dalam DPT namun tetap masuk, sehingga rawan disusupi kecurangan.

Saiful Jihad memberikan pemakanaan tersendiri dalam hal tersebut, yakni dengan istilah DPT menghidupkan orang mati. (awa)