Bawaslu Disebut Tebang Pilih Dalam Menertibkan APK Caleg

oleh

BULUKUMBA,BI– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bulukumba dinilai tebang pilih dalam menertibkan Alat peraga Calon Legislatif (Caleg) di Bulukumba.

Hal tersebut dikarenakan, Bawaslu hanya memilah-milah APK caleg saja, padahal hampir keseluruhannya berada di wilayah zona terlarang.

Hal itu disampaikan, Direktur Rekrutmen penjaringan dan relawan KITA MUDA, Muh Eka Satria Irawan, ia menilai penertiban yang dilakukan terhadap salah satu baliho milik Mulyadi Mursali caleg DPRD Provinsi dari partai Demokrat, yang berada di pertigaan Desa Taccorong, tepatnya di Dusun Ponci, tanpa melalui koordinasi dan klarifikasi lebih awal.

“Tadi kami sudah koordinasi dengan Satpol-PP terkait ini, meraka pikir bahwa baliho yang bersandar milik publik. Tapi kami jelaskan itu milik pribadi. Jadi satpol hanya membackup panwascam memang. Makanya kami diisinkan untuk di pasang kembali,”jelasnya.

Olehnya ia berharap agar dalam penertiban yang dilakukan, Bawaslu tidak pandangbulu dan melakukan koordinasi sebelum bertindak agar ada penjelasan dan alasan soal pemasangan APK yang dilakukan.

” Pada prinsipnya kami mengapresiasi atas kerja Bawaslu dan Satpol-PP PP dalam menjalankan tugasnya, hanya saja kami minta tolong jangan tebang pilih. Kalau misal ada baliho melanggar karena terikat atau bersandar ditiang listrik, maka semuanya ditertibkan. Jangan pilih- pilih atau ada rasa tidak enak,”cetusnya.

Sementara itu, Ketua Panwascam Gantarang, Herman membeberkan adanya penertiban APK di wilayah Gantarang, penertiban itu dilakukan bersama Satpol-PP Bulukumba.

Ia menjelaskan, adanya penertiban atas perintah Undang-undang nomor  7 tahun 2017. Pasal 298 (2). Pemasangan alat peraga dilaksanakan  dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan Keindahan kota. Kemudian dikuatkan dengan Perbawaslu Nomor  28 tahun 2018. Pasal 24 huruf d. Dan Perturan KPU Nomor 28 tahun  2018 pasal 31 (2).  Bahan kampanye tidak disebarkan atau ditempelkan di tempat umum.

“Seperti di tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung atau fasilitas milik pemerintah, lembaga pendidikan,  jalan protokol, jalan bebas hambatan, Sarana dan prasarana publik maupun di taman dan pepohonan,”jelasnya.(*)