Bappeda Dorong Pemdes Prioritaskan Pembangunan Air Bersih

oleh
Kabid Praswil dan SDA Bappeda, Amran Syaukani saat menjadi narasumber pada kegiatan Sosialisasi Perbup, di Aula kantor Bappeda Bulukumba.

BULUKUMBA,BI — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba menggelar sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) Bulukumba, Nomor 38, Tahun 2018 ,Tentang Pedoman Pengelolaan Keberlanjutan Program Air Bersih Di Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba, Kamis 25 November 2018 di Aula Bappeda.

Kegiatan tersebut digagas oleh Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Bulukumba, untuk mendorong  pemerintah desa (Pemdes) untuk menjadikan sektor air bersih sebagai salah satu prioritas pembangunan desa.

Sekretaris Bappeda Moh Rifai AP  saat membuka acara sosialisasi mengungkapkan keperihatinannya, atas kondisi adanya sarana air bersih khususnya di desa yang telah dibangun oleh Pemerintah dengan anggaran ratusan juta rupiah.

Hanya saja, menurut Moh Rifai banyak sarana tidak dapat lagi difungsikan. Sarana yang umumnya dikelola oleh kelompok masyarakat tersebut perlu mendapat perhatian serius.

Untuk itulah Bappeda menginisiasi lahirnya pedoman bagi pemerintah dan masyarakat desa, dalam mendorong upaya mendukung keberlanjutan pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat.

Dalam sosialisasi tersebut Moh Rifai, didampingi Kabag Hukum Setda Bulukumba, Dr. Asnarti Said Tjulla serta Kabid Praswil dan SDA Bappeda, Amran Syaukani selaku narasumber.

Dr. Asnarti mengungkapkan pentingnya bagi pemerintah desa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana desa.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mendorong berbagai regulasi yang menjadi panduan bagi desa dalam pengelolaan keuangannya, salah satunya Perbup Nomor 38 tahun 2018 ini.

Kabid Praswil dan SDA Bappeda, Amran Syaukani mengungkapkan, pedoman ini merupakan salah satu upaya mendorong pemerintah desa untuk menjadikan sektor air bersih sebagai salah satu prioritas pembangunan desa.

Melalui perbup ini, dapat menjadi dasar bagi desa untuk mengembangkan atau bahkan merivitalisasi kembali sarana yang sudah tidak berfungsi lagi.

Model pengelolaannya dapat dilakukan dengan mengintegrasikannya dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

” Selain dapat memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, model ini juga dapat menjadi potensi pendapatan asli desa,” kata Amran

Mantan Kabid Pemberitaan dan kerjasama Pers,Bagian Humas Setkab Bulukumba ini menggarap, ke depan pemkab melalui Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), akan melakukan inventarisasi sarana dan prasarana air bersih yang ada desa, baik yang masih berfungsi maupun yang terbengkalai.

Sehingga kata Amran, data ini akan menjadi salah satu referensi bagi pemerintah dalam perencanaan pembangunan sektor air bersih, baik melalui APBN, APBD dan APBDesa, pungkasnya.(*)