oleh

Fraksi PKB Minta Data Kemiskinan Bulukumba Dirubah

BULUKUMBA,BI– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba meminta data kemiskinan Bulukumba dirubah. Itu dikarenakan banyaknya bantuan yang dianggap tak tepat sasaran.

Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bulukumba Andi Soraya Widyawati, mengatakan, hingga saat ini bantuan pemerintah masih mengacu pada data lama.

Padahal, perubahan status masyarakat pasti terjadi. Seperti yang menimpa Hasril Harahap, yang sepekan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) HA Sulthan Dg Radja Bulukumba, Sabtu, 17 Juli 2021, namun tak miliki biaya  berobat.

Warga Benjala, Kecamatan Bontobahari tersebut, merupakan pedagang bakso yang setiap harinya berkeliling Bulukumba menjajakan dagangannya, namun harus berhenti karena sakit yang dideritanya.

Beruntung Hasril mendapatkan bantuan beberapa pihak, salah satunya dari RSUD yang memotong biaya hingga 50 persen.

” Sekiranya ada kebijakan untuk masalah seperti ini. Pemerintah harus hadir, memberi solusi. Mau saya tetap di fasilitasi yang penting betul-betul miskin,” pintanya.

Andi Soraya menambahkan, bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) perlu di evaluasi atau di perbarui, sehingga tidak ada lagi masyarakat miskin yang terlewat dan tak menjadi beban buat rumah sakit.

” Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) atau Peraturan Bupati (Perbup) tentang Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) masih berlaku di RSUD, hanya saja harus disinkronkan dengan Dinas sosial (Dinsos) kalo tidak terdata, tidak bisa juga diberi,” katanya.

Kasihan buat RSUD, kata Andi Soraya, kalau semua masyarakat mau digratiskan. Hanya akan menjadi beban untuk manajemen rumah sakit.

” Saya tahu persis kondisinya RSUD, makanya data miskin kita di Bulukumba harus diupdate karena yang di pakai saat ini masih data lama,” jelasnya.

Direktur RSUD HA Sulthan Dg Radja Bulukumba, dr Rizal Ridwan Dappi, yang dikonfirmasi juga membenarkan terkait pasien atas nama Hasril tersebut.

” Yah betul dan kami juga telah memberikan keringanan biaya” ungkapnya.

Dokter ahli obgyn itu berharap, semoga pembaharuan data masyarakat tidak mampu bisa tepat sasaran, dan kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi dikemudian hari.(Abf)