oleh

Ismail Yusuf Anggota DPRD Bulukumba Diberhentikan dari Pengurus Partai Berkarya

BULUKUMBA,BI – Anggota DPRD Bulukumba asal partai Berkarya, Ismail Yusuf, resmi diberhentikan dari pengurus partai Berkarya Bulukumba. Pemberhentian ini berdasarkan rapat pleno diperluas bersama pengurus DPD Partai Berkarya di kantor sekretariat partai, Senin 21 Juni 2021 lalu.

Surat keputusan pemberhentian Ismail yakni bernomor SK-P.219/DPW-SULSEL /BERKARYA/IX/2017. Ketua partai Berkarya Kecamatan Gantarang Mustafa Kadawang juga diberhentikan. Keduanya diberhentikan setelah pindah partai dari Berkarya ke Beringin Karya.

“Benar kita berhentikan. Ini kita lakukan demi menjaga harkat, dan martabat serta integritas partai. Mengacu pada perundang-undangan dan AD/ART partai Berkarya,” kata ketua DPD Partai Berkarya Bulukumba Andi Muttamar Mattotorang, Rabu 30 Juli 2021.

Menurut dia, kedua nama diatas diberhentikan sebagai pengurus maupun kader partai Berkarya. Pengurus partai yang diberhentikan adalah anggota DPRD Bulukumba.

“Kita kembalikan ke UU No 2 TAHUN 2011 atas perubahan UU no 2 tahun 2008 tentang Partai politik dan mengacu kepada AD/ART Partai Berkarya, dan peraturan KPU. Yang pasti akan berproses sesuai tahapan dan mekanisme yang diatur,” jelasnya.

Dia mengaku, bahwa hasil rapat pemberhentian pengurus tersebut sudah disampaikan ke KPU, Bawaslu, Inspektorat, Kesbangpol, kabag keuangan DPRD Bulukumba, BPK Sulsel dan ketua DPRD sendiri.

berdasarkan UU parpol nomor 2 tahun 2011 atas perubahan UU nomor 2 tahun 2008 pasal 16 berbunyi :

(1) Anggota partai politik diberhentikan keanggotaannya dari partai politik apabila :

a) Meninggal dunia
b) mengundurkan diri secara tertulis
c) menjadi anggota partai politik lain; atau melanggar AD/ART.

(2) Tata cara pemberhentian keanggotaan parpol sebagaimana di maksud ayat (1) diatur di dalam AD/ART. Di

(3) Dalam hal Anggota partai politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari anggota Partai politik DIIKUTI dengan pemberhentian dari keanggotaan dilembaga perwakilan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan.

Kemudian berdasarkan AD/ART Partai Berkarya pada BAB III pemberhentian anggota pasal 5 berbunyi :

(1) Anggota berhenti karena :

a) Mengundurkan diri.
b) Meninggal dunia atau
c) Diberhentikan.

(2) Anggota diberhentikan karena :

a) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota partai.
b) Melanggar AD/ART peraturan organisasi Partai atau keputusan partai yang telah ditetapkan.
c) MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK LAIN.
d) Terlibat dalam tindak pidana berat yang dapat merugikan nama baik partai.

(3) Dalam hal Anggota partai yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan partai DIIKUTI dengan pemberhentian dari keanggotaan lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian pada pasal 10 mekanisme pemberian sanksi pada ayat 8 berbunyi “Pelanggaran berat yang sifatnya mencemarkan dan merusak citra partai atau melanggar peraturan perundang-undangan, sanksi pemberhentian keanggotaan Partai dapat langsung diberikan tanpa melalui tingkatan berjenjang penerapan sanksi”. (Rls)